Foto : Rakor percepatan pemutakhiran data bansos, yang digelar Dinsos Tulungagung di Kedungwaru. (ris)
TULUNGAGUNG | JATIM TERKINI – Pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) terus digenjot Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Salah satunya melalui rapat koordinasi (rakor) percepatan implementasi perlindungan sosial (perlinsos) yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung di Balai Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Jumat (30/10).
Kegiatan tersebut diikuti 169 peserta yang berasal dari 19 desa di Kecamatan Kedungwaru. Setiap desa mengirimkan delapan perwakilan, mulai kepala desa, sekretaris desa, operator SIKNG, kaur kesra, kader posyandu/dasawisma/PKK, hingga ketua RT/RW.
Pekerja Sosial Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Setiaji mengatakan, rakor tersebut merupakan bagian dari agenda yang dilaksanakan secara bergiliran di 19 kecamatan.
“Untuk beberapa desa di kecamatan lain sudah dilakukan. Kali ini Kedungwaru, dan acara dibuka langsung oleh Camat Kedungwaru,” ujarnya.
Dia menjelaskan, ada tiga tujuan utama dalam kegiatan tersebut. Yakni melakukan registrasi ulang masyarakat penerima bansos, mendata warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, serta memperbarui Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, Camat Kedungwaru Eko Heri Susanto menyebut, pendataan ulang tersebut merupakan bagian dari program Presiden RI Prabowo Subianto. Sasarannya masyarakat yang masuk desil satu hingga lima dan dinilai berhak menerima bantuan pemerintah.
Menurut dia, pembaruan data melalui agen perlinsos juga menjadi solusi atas keluhan masyarakat terkait perubahan desil yang terkadang terjadi secara tiba-tiba.
“Selama ini teman-teman pemerintah desa sering mendapat komplain dari warga karena perubahan desil yang tiba-tiba. Dengan adanya agen perlinsos ini, proses pendataan menjadi lebih mudah,” jelasnya.
Eko menambahkan, agen perlinsos dapat memasukkan data warga dengan melengkapi identitas, termasuk NTK dan nomor ID pelanggan PLN.
Untuk Kecamatan Kedungwaru, progres pendataan terus dikebut. Dari target sekitar 5.400 data, saat ini capaian sudah berada di posisi teratas. Pihaknya menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 6.000 hingga Minggu mendatang.
Bahkan, hingga evaluasi pada 5 November 2026, Kecamatan Kedungwaru berharap mampu menembus angka 9.000 data.
Eko juga menegaskan, proses pendataan harus memprioritaskan data primer. Yakni warga yang pada tahun ini sudah menerima bantuan sosial. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan pendataan sekunder, terutama warga yang mengalami perubahan kategori desil.
“Data primer ini warga yang tahun ini sudah menerima bantuan. Itu wajib dimasukkan terlebih dahulu. Baru kemudian data sekunder, misalnya warga yang sebelumnya masuk desil lima kemudian berubah menjadi desil tujuh secara tiba-tiba. Data seperti ini juga perlu kita masukkan,” pungkasnya. (*/ris)
Komentar