Foto : Jalan Trenggalek–Bendungan Rusak Berat, Warga Desak Perbaikan Permanen/ istimewa
TRENGGALEK | JATIM TERKINI – Warga Kecamatan Bendungan mengeluhkan kondisi rusak berat pada ruas jalan utama Trenggalek–Bendungan saat mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) bersama DPRD setempat. Mereka meminta pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki jalan yang terdampak aktivitas kendaraan proyek Bendungan Bagong.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyebut kerusakan jalan tersebut sudah terjadi cukup lama tanpa penanganan yang optimal. Ia menilai perbaikan yang selama ini dilakukan hanya bersifat sementara dan tidak mampu bertahan dari beban kendaraan proyek.
“Setiap selesai diperbaiki, dalam waktu sekitar 20 sampai 30 hari sudah kembali rusak karena dilalui kendaraan proyek,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, turut hadir perwakilan warga Bendungan, LSM LIRA, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Sekretaris Daerah, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). DPRD melalui Komisi III pun mendorong empat kontraktor yang terlibat dalam proyek Bendungan Bagong agar ikut bertanggung jawab atas kerusakan jalan.
Para kontraktor diminta bekerja sama melakukan perbaikan secara permanen, termasuk melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami minta empat kontraktor yang ada bisa bergotong royong memperbaiki jalan secara permanen,” tegas Doding.
Ia menjelaskan, sekitar 3 kilometer ruas jalan mengalami kerusakan paling parah. Mengingat proyek Bendungan Bagong masih akan berlangsung hingga 2029, keterlibatan kontraktor dalam pembiayaan perbaikan dinilai sebagai hal yang wajar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Trenggalek, Edy Soepriyanto, menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti hasil hearing tersebut. Ia menekankan pentingnya koordinasi lanjutan dengan pihak BBWS untuk menentukan langkah konkret.
“Kami sepakat dengan hasil hearing. BBWS perlu berkoordinasi dengan pimpinan untuk langkah selanjutnya,” kata Edy.
Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan sesuai standar kabupaten diperkirakan mencapai lebih dari Rp7 miliar. Jika menginginkan kualitas jalan yang lebih kuat menahan beban kendaraan berat, biaya yang dibutuhkan akan lebih besar.
DPRD menilai metode tambal sulam yang selama ini diterapkan tidak efektif karena hanya bertahan dalam waktu singkat. Meski saat ini penambalan masih dilakukan di titik rawan kecelakaan, langkah tersebut dianggap bukan solusi jangka panjang.
“Selama masih dilintasi kendaraan berat proyek, tambal sulam tidak akan bertahan lama,” jelasnya.
Pemkab Trenggalek kini mempertimbangkan skema pembiayaan jangka panjang, termasuk penganggaran bertahap pada tahun-tahun mendatang. Meski Bendungan Bagong merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), DPRD menegaskan pembangunan tidak boleh merugikan masyarakat sekitar.
“Pembangunan harus tetap berjalan, tapi dampaknya juga wajib ditangani. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” pungkas Doding.
Usai hearing, warga kini menunggu realisasi langkah konkret dari para kontraktor agar ruas jalan tersebut kembali aman dan layak digunakan.
Reporter : Zainal Arifin
