Tekan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pemkab Gelar Muspadi

Selasa, 23 Juni 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin bersama beberapa peserta Muspadi.

TULUNGAGUNG | JATIM TERKINI – Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6). Forum ini menjadi wadah menyerap aspirasi sekaligus menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan.

Muspadi dibuka Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, kepala OPD, Ketua TP PKK, Ketua Baznas, serta perwakilan organisasi masyarakat, komunitas perempuan, pemerhati anak, penyandang disabilitas, dan akademisi.

Ahmad Baharudin mengatakan, pembangunan daerah harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan.

“Kehadiran forum ini menjadi bukti bahwa suara perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sangat dibutuhkan dalam menentukan arah pembangunan daerah,” ujarnya.

Berdasarkan data kependudukan 2025, jumlah penduduk Tulungagung mencapai 1,142 juta jiwa. Sebanyak 49,91 persen di antaranya merupakan perempuan. Namun, tantangan terhadap kelompok rentan masih cukup tinggi.

Sepanjang 2025, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat 18 laporan pengaduan yang melibatkan perempuan. Sementara kasus kekerasan terhadap anak mencapai 243 laporan di ULT PSAI dan 70 pengaduan di UPTD PPA. Selain itu, terdapat sekitar 34 ribu penyandang disabilitas yang juga memerlukan perhatian dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Ahmad, selama ini mekanisme perencanaan pembangunan reguler belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aspirasi kelompok rentan. Melalui Muspadi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, diharapkan usulan mereka dapat masuk dalam kebijakan pembangunan daerah.

“Semoga musyawarah ini menghasilkan kebijakan yang tepat sehingga Tulungagung benar-benar menjadi kabupaten layak anak, ramah perempuan, serta inklusif bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Reporter : Nasrul K.

Berita Terkait

Plt Bupati Ajak Warga Jogo Tulungagung, Rukun dan Jaga Ketentraman 
Pemkab Tulungagung Ajak Perguruan Silat Jogo Tulungagung, Deklarasi Damai Digelar
Pemkab Tulungagung Perpanjang MoU 16 Instansi, Tujuh Inovasi Layanan Diluncurkan
Dishub Tulungagung Siapkan Bus Sekolah Gratis untuk Antar Wisatawan ke Pantai Selatan
Momentum Kemerdekaan, Pemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak Kendaraan di Tulungagung
Dua Kali Berturut-turut, Tri Hariadi Kembali Jadi Sekda Tulungagung
10 Ribu Bendera Merah Putih Dibagikan, Pemkab Tulungagung Dorong Pengibaran hingga Pelosok Desa
DPRD Ketok Palu Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Marsono: Semua Anggaran Harus Diawasi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 3 September 2026 - 22:17

Plt Bupati Ajak Warga Jogo Tulungagung, Rukun dan Jaga Ketentraman 

Kamis, 3 September 2026 - 20:33

Pemkab Tulungagung Ajak Perguruan Silat Jogo Tulungagung, Deklarasi Damai Digelar

Senin, 24 Agustus 2026 - 21:11

Pemkab Tulungagung Perpanjang MoU 16 Instansi, Tujuh Inovasi Layanan Diluncurkan

Kamis, 20 Agustus 2026 - 09:42

Dishub Tulungagung Siapkan Bus Sekolah Gratis untuk Antar Wisatawan ke Pantai Selatan

Kamis, 13 Agustus 2026 - 16:37

Momentum Kemerdekaan, Pemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak Kendaraan di Tulungagung

Berita Terbaru

Peristiwa

Cemburu Buta, Suami Bakar Mobil Tetangga

Jumat, 11 Sep 2026 - 21:21

Peristiwa

Bakar Daduk, Api Lahap 400 Ru Lahan Tebu di Tulungagung

Kamis, 10 Sep 2026 - 10:49

Olahraga

Haornas ke-43, Pemkab Tulungagung Bidik Prestasi Atlet

Kamis, 10 Sep 2026 - 10:42