Foto: Mahasiswa saat menggelar aksi di depan DPRD Tulungagung. Mereka mendesak KPK membongkar tuntas korupsi bupati.
TULUNGAGUNG |JATIM TERKINI – Gelombang protes atas kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terus meluas. Kamis (23/4), Aliansi Mahasiswa Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung, menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas praktik korupsi di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Massa aksi yang terdiri dari DEMA UIN SATU Tulungagung dan PC PMII Tulungagung itu juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Mereka menilai, kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat bupati beserta ajudannya menjadi bukti buruknya tata kelola pemerintahan sekaligus lemahnya kontrol legislatif.
Aksi diawali dengan long march menuju Gedung DPRD Tulungagung. Setibanya di lokasi, perwakilan mahasiswa bergantian menyampaikan orasi. Mereka mengkritisi praktik korupsi yang dinilai terus berulang di Tulungagung.
Sebagai bentuk kekecewaan, massa juga membakar ban bekas di depan kantor dewan. Aksi kemudian ditutup dengan dialog bersama empat anggota DPRD Tulungagung.
Ketua PC PMII Tulungagung Muhammad Ahsanur Rizqi menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi di Tulungagung. Bahkan, mahasiswa meminta agar pengusutan tidak berhenti pada OTT semata, tetapi sampai membongkar seluruh praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pemkab.
“Kami mendukung penuh KPK untuk memberantas korupsi di Tulungagung. Kami juga melihat kerja DPRD lambat, karena seharusnya DPRD sigap melihat setiap anggaran yang rentan dikorupsi,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung. Mereka menilai, penempatan kepala OPD belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan rawan intervensi kepentingan politik.
“Kami sempat bertanya kepada BKPSDM terkait pengangkatan kepala OPD. Ternyata tidak semua kepala OPD memiliki kompetensi yang sesuai. Maka harus ada evaluasi,” tegas Rizqi.
Menanggapi tuntutan itu, anggota DPRD Tulungagung, Asrori mengakui keresahan mahasiswa sejalan dengan kondisi yang terjadi di daerah. Menurutnya, DPRD juga kecewa atas kembali terjadinya praktik korupsi di Tulungagung.
Dia mengklaim DPRD sudah berulang kali mengingatkan bupati agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran serta lebih transparan dalam pengelolaannya.
“Berulang kali kami ingatkan bupati agar hati-hati dalam menggunakan anggaran dan terbuka. Kami semata-mata ingin menjadikan Tulungagung lebih baik,” katanya.
Asrori berjanji akan mengawal tuntutan mahasiswa dan meneruskannya kepada pihak eksekutif agar segera ditindaklanjuti, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran sesuai RAPBD.
“Kami akan kawal tuntutan mahasiswa. Akan kami sampaikan kepada pimpinan dan kami teruskan ke eksekutif. Pola yang dilakukan bupati kami tidak tahu, dan itu di luar fungsi pengawasan kami,” pungkasnya.
Reporter : Nasrul K.
